Mengurus Apa Negeri Ini Yang Becus?

Akhir akhir ini, mass media gencar memberitakan tentang : Masalah Kisruh Harga Daging Sapi Yang Melambung Tinggi, Kisruh Harga Bawang Merah dan Bawang Putih , Masalah Subsidi BBM (Benar Benar Masalah), dan Terakhir Masalah Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Yang Tidak Siap Untuk Dilaksanakan Karena Soal Ujian Belum Selesai Dicetak. 

Sungguh Ironis Negeri ini. Begitu banyak Kementerian beserta jajarannya sesuai bidang tugas masing masing tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Berikut berita di mass media tentang masalah masalah tersebut.

• Masalah Kisruh Harga Daging Sapi.

Surat Bersama Dua Menteri untuk Kisruh Daging 

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri merancang surat bersama untuk menangani masalah harga dan pasokan daging sapi di daerah yang tingkat konsumsinya tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengatur tata niaga daerah yang menjadi sentra konsumen, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat.

Surat itu sedang diolah dan rencananya dikeluarkan pada akhir Februari mendatang. "Kami ingin mengajak Kementerian Dalam Negeri karena itu masalah daerah. Nanti suplai pasti berasal dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat karena memiliki populasi sapi terbesar," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Istana Negara, Senin, 18 Februari 2013.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyambut baik surat bersama tersebut. Jaminan pasokan daging menjadi salah satu cara efektif menekan lonjakan harga. Saat ini masalah transportasi dari daerah populasi sapi menjadi kendala karena jauh dari daerah yang memiliki pasar tinggi. Ini juga yang diharapkan dapat selesai dengan adanya surat bersama tersebut. "Dari data Badan Pusat Statistik, ada 14 juta sapi, tapi kok harga terus naik?" kata Hatta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengangkat masalah harga daging dalam pembukaan Rapat Kabinet Paripurna. Ia menyatakan, para menteri hendaknya mengajak pula para gubernur untuk mewaspadai dan mengendalikan sejumlah harga, termasuk sembako dan daging yang mengalami kenaikan kurang wajar.

Presiden menyatakan, berdasarkan datanya, dalam dua bulan naik dari Rp 70 ribu menjadi Rp 87 ribu. Menurut dia, penyebab masalah daging sapi terletak pada mekanisme impor dan keseimbangan dengan produksi dalam negeri. "Di sinilah yang sering menjadi sorotan kita," kata SBY.

Sumber Artikel : http://www.tempo.co/

• Masalah Kisruh Penyelenggaran Ujian Nasional (UN)

Tak Ada Lembar Soal UN di 23 Daerah, Gubernur Sumut Cek Sekolah-sekolah

MedanBisnis-Medan. Pelaksanaan UN di 23 kabupaten dan kota di Sumut terhambat karena tidak adanya naskah soal. Lembar soal tidak terdistribusi seperti seharusnya. Gubernur Gatot Pujo Nogroho mengecek ke sekolah-sekolah.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyatakan, berdasarkan pendataan yang dilakukan, ketiadaan soal ujian itu tidak merata di seluruh sekolah yang ada di kabupaten atau kota yang bermasalah tersebut. Misalnya di Kabupaten Deli Serdang, sebagian sekolah ada yang menyelenggarakan UN, sementara yang lainnya tidak.

"Jika memang sudah diterima soalnya, maka bisa melanjutkan. Jika tidak, maka ditunda ujiannya," kata Gatot kepada wartawan usai meninjau lokasi salah satu lokasi yang gagal melaksanakan ujian di SMA Swasta Harapan 3 di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.

Disebutkan Gatot, penundaan itu dipastikan setelah Minggu (14/4) malam pihaknya berkomunikasi dengan Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN) tentang masalah distribusi soal. Adanya kendala masalah distribusi soal ujian ini coba diatasi dengan tiga opsi dalam pelaksanaannya.

Opsi pertama, kata Gatot, jika naskah soal sudah diterima, maka ujian dapat terus dilaksanakan. Opsi kedua, jika naskah ujian diterima sebagian besar namun belum lengkap dan dimungkinkan untuk difotokopi, maka lembar soal itu dapat difotokopi dan ujian dapat dilaksanakan. Tetapi jika tidak ada atau lembar soal yang tiba terlalu sedikit, maka akan dilakukan ujian susulan.

"Direncanakan ujian susulan pada 22 April mendatang,” kata Gatot.

Daerah-daerah yang bermasalah dalam melaksanakan UN dan bakal mengikuti UN ulangan itu, antara lain, Deli Serdang, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Pematang Siantar dan Simalungun.(dtc)

Sumber Artikel : http://www.medanbisnisdaily.com/

• Masalah Kisruh Harga Bawang Merah dan Bawang Putih.

Para Model di Kisruh Bawang Merah dan Bawang Putih

BANJARMASINPOST.CO.ID, MAGELANG - Dalam beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan kenaikan ekstrim harga bawang merah dan bawang putih.

Lonjakan harga salah satu komoditas penting itu terbilang mencekik masyarakat, khususnya para petani, pedagang sayur, ibu rumah tangga termasuk masyarakat ekonomi lemah.

Persoalan ini tidak terjadi dalam dongeng, kali ini bawang putih benar-benar telah membuat masyarakat menangis. Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi tersebut, Komunitas Guyup Fotografi (GUFI) Magelang menggelar Photo Session on the Market.

Sebuah kegiatan di mana para juru foto mengabadikan beberapa pose sejumlah model di tengah pasar tradisional Tarumanegara, Kota Magelang. Pose dengan dengan latarbelakang komoditas bawang merah dan bawang putih menjadi bagian utama dalam sesi tersebut.

Para model pun di-make-up sedemikian rupa dengan kostum merah dan putih sebagai simbol warna bawang merah dan bawang putih. Tak ayal aksi meraka mendapat perhatian dari para pedagang pasar dan warga yang melintas.

Menurut Bambang Bro, salah satu koordinator GUFI Magelang, melalui kegiatan tersebut para pecinta fotografi merasa perlu memperlihatkan dalam bahasa gambar tentang realita sesungguhnya di tengah masyarakat. Kenyataan bahwa masyarakat khususnya masyarakat kelas ekonomi lemah telah menjadi korban kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka.

"Kenapa ini semua terjadi? Bawang putih yang biasanya bisa didapat dengan harga murah kini mendadak melonjak tinggi. Hal ini sesungguhnya tidak lepas dari motif atau cara-cara lama yang sengaja dimainkan oleh importir-importir nakal untuk mempengaruhi dan menekan pemerintah terkait kebijakan regulasi import," ujar Bambang di sela kegiatan, Rabu (20/3/2013).

Bambang menilai, kenyataan terebut sangat masuk akal sebagai respon para pelaku impor komoditi pangan yang diterbitkannya Peraturan Menetri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang rekomendasi impor holtikultura, yang berisi tentang pemberhentian import 13 jenis komoditas holtikultura.

"Kebijakan ini sungguh menyakitkan hati para petani holtikultura dan berimbas sampai pada para pedagang hasil pertanian di pasar tradisional. Itulah sebabnya mengapa GUFI memilih lokasi photo session di pasar tradisional ini," tandas Bambang.

Dengan tegas Bambang menuturkan, melalui kegiatan tersebut, GUFI ingin menyampaikan kepada masyarakat luas dan pemerintah melalui bahasa gambar. Pesannya adalah, untuk jangka panjang tidak bisa tidak pemerintah Indonesia harus menggalakkan dan mengoptimalkan produksi pangan nasional. Subyeknya para petani kecil yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia.

"Pemerintah harus serius berpihak pada petani lokal. Impor pangan tidak semestinya terjadi di negeri yang gemah ripah loh jinawi," ujar Bambang.

Sumber Artikel: Kompas.com

• Masalah Kisruh Subsidi Harga BBM Solar.

Larang Plat Merah Pakai BBM Subsidi Tak Efektif

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik mengatakan pelarangan konsumsi bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan berplat merah tidak banyak membantu pemerintah dalam mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. “Pengaruhnya tidak terlalu signifikan,” kata Jero saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Senin, 18 Februari 2013.

Dari perhitungan yang ia lakukan, pelarangan konsumsi BBM bersubsidi kepada kendaraan berplat merah hanya mampu menghemat konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 1 juta kilo liter per tahun. Sementara target pemerintah sebelumnya, pelarangan konsumsi BBM bersubsidi kepada kendaraan berplat merah bisa mencapai 2,2 juta kilo liter.

Larangan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan berplat merah itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Dalam peraturan menteri itu, kendaraan dinas dan berplat merah dilarang untuk mengkonsumsi BBM bersusidi.

Program tersebut dicanangkan pemerintah karena konsumsi subsidi energi yang terus membengkak tiap tahunnya menyusul meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi. Dari data Kementerian ESDM, subsidi energi mencapai Rp 321,09 triliun atau 138 persen dari rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Porsi subsidi tersebut mencapai 18 persen dari total belanja negara tahun 2012.

Menurut Jero, lebih tingginya subsidi energi dibandingkan target APBN-P disebabkan beberapa hal. Yakni over kuota konsumsi BBM bersubsidi, kurs rupiah dan ICP yang melebihi konsumsi, penjualan listrik yang belum maksimal, dan terkendalanya beberapa proyek pembangkit listrik.

Untuk tahun ini, lanjutnya, pemerintah mengalokasikan Rp 272,4 triliun untuk subsidi energi, dengan catatan dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik sebesar 15 persen secara bertahap. “Kecuali untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA.”

Sumber Artikel : http://www.tempo.co/

Opsi Pengendalian BBM Diminta Segera Diajukan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kebijakan Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mengajukan opsi pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, opsi tersebut dibutuhkan untuk mengukur kondisi fiskal negara.

"Harus ada opsi pengendalian yang terukur. Kami akan tunggu terus dari Kementerian Energi, karena seharusnya sudah ada," kata Luky saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Februari 2013.

Menurut Luky, jika tidak ada upaya pengendalian yang jelas dan terukur, maka kuota BBM pada tahun ini dipastikan akan membengkak dari angka yang sudah ditetapkan pemerintah. "Sangat sulit konsumsi bisa sesuai dengan kuota 46 juta kiloliter," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi tahun ini bisa mencapai 49 juta kilo liter. Dengan asumsi APBN 2013 sebesar 46,01 juta kiloliter dan tanpa pengendalian penggunaan BBM bersubsidi, menurut Andy, maka BBM bersubsidi akan defisit sekitar 2,99 juta kiloliter.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Energi, harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama Januari 2013 naik US$ 4,17 dibandingkan Desember 2012. Pada Januari 2013, harga ICP mencapai US$ 111,07 per barel, naik 3,9 persen dari harga akhir 2012 sebesar US$ 106,90 per barel. Sedangkan asumsi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013, sebesar US$ 100 per barel.

Ditanya apakah dengan kenaikan harga ICP tersebut pemerintah sudah merencanakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, Luky menyatakan pihaknya tidak mau terburu-buru. Menurut dia, kenaikan ICP pada awal tahun merupakan hal biasa. "Seperti tahun lalu, pada awal tahun harga ICP tinggi, tapi akhir tahun kembali turun. Namun demikian, kami tetap membuka semua opsi yang bisa diajukan dalam APBN Perubahan. Tapi kami juga menunggu langkah dari ESDM, sampai sekarang kami belum tahu langkahnya apa," katanya.

Sumber Artikel : http://www.tempo.co/