BBM Belum Naik, Harga Sembako Sudah Melejit

TUESDAY, 18 JUNE 2013 08:33

BBM Belum Naik, Harga Sembako Sudah Melejit

Warta
WASPADA ONLINE

(WOL Photo) JAKARTA - Hampir dua bulan terakhir, publik Tanah Air disibukkan dengan hiruk-pikuk rencana penaikan harga BBM. Yang paling nyata, imbas rencana ini, sejumlah komoditas pangan mengalami penaikan harga. Secara politis, rencana ini menimbulkan kegaduhan yang semestinya tidak perlu. Pemicunya sikap SBY yang ragu dan berbagi risiko politik dengan DPR.

Sejak akhir April lalu, Presiden SBY telah memberi sinyal untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Meski saat itu, SBY memberi catatan, penaikan harga BBM berkorelasi dengan program pemerintah berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang harus mendapat persetujuan dari parlemen.

Sejak itulah, hiruk-pikuk politik BBM mencuat ke publik. Yang lebih nyata, rencana kebijakan BBM yang disampaikan pemerintah akhir April itu berimplikasi nyata pada penaikan harga sejumlah komoditas, khusus bahan pokok rakyat. Di beberapa daerah, bahan pokok mengalami penaikan. Bahkan, entah memiliki korelasi atau tidak, harga jengkol juga mengalami penaikan harga yang fantastis.

Hari ini, menjadi puncak dari hiruk-pikuk rencana penaikan harga BBM tersebut. Pengambilan keputusan soal pengurangan besaran subsidi untuk BBM menjadi puncak kegaduhan politik ekonomi di Tanah Air.

Yang paling mencolok dari hiruk pikuk ini, polemik sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara terang menolak rencana penaikan harga BBM. Pemicunya, PKS tercatat sebagai partai koalisi dan tiga kader partai ini berada di pemerintahan.

“Saat ini harga-harga sembako dan kebutuhan lain sudah naik, apalagi bila harga BBM betul-betul dinaikkan dalam waktu dekat ini, sudah pasti harga kebutuhan akan semakin melambung,” ujar anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharram, tadi malam.

Anggota Majelis Syura PKS Jazuli Juwaini menegaskan sikap politik PKS menolak penaikan harga BBM merupakan sikap final. Sikap ini ditempuh, sambung Jazuli, karena publik menghendaki harga BBM tidak naik. "Itu semata-mata karena suara massyarakat mayoritas yang disampaikan lewat struktur bawah dan para anggota DPR di seluruh tingkatan," sebut Jazuli.

Meski menolak, PKS mendukung program BLSM yang tidak bisa dikaitkan dengan rencana penaikan harga BBM. BLSM, menurut Jazuli yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini, tanpa harga BBM naik, nyatanya banyak rakyat tidak terkapar secara ekonomi.

"Anggaran BLSM ini bisa diambil dari pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar 8-9 persen akan menghasilkan Rp16 triiun lebih sedangkan anggaran BLSM hanya Rp9 triliun. Artinya BLSM tidak perlu dikaitkan dengan penaikan harga BBM," sebut anggota Komisi II DPR RI ini.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, merujuk UU APBN No 19 Tahun 2012 sebenarnya seluruh fraksi di DPR menyetujui penaikan harga BBM. "Ada pasal yang mengatakan seandainya subsidi mencapai lebih 3 persen maka pemerintah bisa menaikkan harga BBM. Ini disetujui 9 Fraksi di DPR RI," ujar Edhy Prabowo. Sikap Gerindra sendiri mendukung rencana penaikan harga BBM namun menolak program BLSM.

Jika merujuk Pasal 8 ayat 10 UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 memang disebutkan "Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara."

Di ayat (1) di pasal yang sama disebutkan, "Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan liquefied gas for vehicle/LGV) Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah)."

Sebenarnya, jika merujuk APBN 2013, hiruk-pikuk politik BBM ini tidak perlu terjadi. Hiruk pikuk yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan di publik. Apalagi, imbas nyata harga bahan pokok telah naik. Semua dipicu ketidakberanian SBY dan berusaha berbagi risiko politik dengan DPR.

(dat03/inilah)

WARTA KARTUN

Sumber Berita : http://www.waspada.co.id/